Creationz
IndoForum Junior E
- No. Urut
- 6396
- Sejak
- 10 Sep 2006
- Pesan
- 1.516
- Nilai reaksi
- 261
- Poin
- 83
JAKARTA, KOMPAS- Pakar tata ruang Yayat Supriyatna mengatakan, Jakarta telah kehilangan 476 hektar ruang terbuka hijau. Hanya dalam waktu lima tahun terakhir, ratusan hektar ruang terbuka hijau tersebut telah berganti dengan gedung-gedung bertingkat atau bangunan fungsional lainnya.
"Jika RTH dialihfungsikan pasti bencana banjir makin meluas. Sebenarnya semua orang tahu, termasuk pemerintah. Namun, anehnya hal ini tetap terjadi. Hasil analisa saya atas berbagai kasus menunjukkan, hal itu disebabkan RTH memiliki nilai ekonomi yang luar biasa besar jika difungsikan untuk kepentingan lain,” kata Yayat Supriyatna.
Pembangunan vila-vila di kawasan perbukitan Bogor tetap terjadi karena nilai pajak bangunannya amat besar dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hilangnya 476 RTH di Jakarta diyakini disebabkan alasan yang sama.
Di Jakarta, lahan seluas satu hektar mampu mendatangkan pajak Rp 3 miliar per tahun. Khusus di Jakarta Pusat, harga satu meter persegi tanah sudah mencapai Rp 10 juta
Berdasarkan fakta tersebut, saat ini diperlukan sinkronisasi peraturan tata ruang dengan pembangunan ekonomi agar bencana tidak berlanjut.
"Jika RTH dialihfungsikan pasti bencana banjir makin meluas. Sebenarnya semua orang tahu, termasuk pemerintah. Namun, anehnya hal ini tetap terjadi. Hasil analisa saya atas berbagai kasus menunjukkan, hal itu disebabkan RTH memiliki nilai ekonomi yang luar biasa besar jika difungsikan untuk kepentingan lain,” kata Yayat Supriyatna.
Pembangunan vila-vila di kawasan perbukitan Bogor tetap terjadi karena nilai pajak bangunannya amat besar dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hilangnya 476 RTH di Jakarta diyakini disebabkan alasan yang sama.
Di Jakarta, lahan seluas satu hektar mampu mendatangkan pajak Rp 3 miliar per tahun. Khusus di Jakarta Pusat, harga satu meter persegi tanah sudah mencapai Rp 10 juta
Berdasarkan fakta tersebut, saat ini diperlukan sinkronisasi peraturan tata ruang dengan pembangunan ekonomi agar bencana tidak berlanjut.
