yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Rencana pemberian penghargaan Soekarno Award kepada pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, seharusnya dilatari kepentingan agar Korea Utara dapat lebih membuka diri kepada dunia.
Hal itu diutarakan peneliti LIPI, Adriana Elisabeth menanggapi pernyataan Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri yang akan memberikan penghargaan tersebut.
"Yang perlu ditanyakan adalah niatnya, apakah penghargaan itu akan membuat Korea Utara akan menjadi lebih terbuka," kata peneliti LIPI Adriana Elisabeth kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (31/07) malam.
Menurut Adriana, masalah utama Korut sekarang adalah sikap tertutup para pemimpinnya, sehingga dunia tidak mengetahui secara persis tuduhan PBB adanya pelanggaran HAM berat di negara tersebut.
"Korea Utara harus diberi hak jawab atas tuduhan itu, tetapi masalahnya Korut tertutup, sehingga kita tidak mengetahui apa yang terjadi di sana," kata Adriana.
Sementara, pengamat politik FISIP UGM Arie Sujito mengatakan, rencana pemberian penghargaan kepada pemimpin Korut itu lebih sebagai "simbol" terhadap keberanian pemimpin Korut melawan negara-negara maju.
"Tetapi itu bukan berarti bahwa pada sisi-sisi yang lain itu semua terpenuhi, misalnya prinsip-prinsip penghormatan HAM," kata Arie.
Soal pelanggaran HAM di Korut
Secara terpisah, Rachmawati Soekarnoputri mengatakan pihaknya akan memberikan penghargaan Soekarno Award kepada Kim Jong-un karena dia dianggap "konsisten melawan dominasi nekolim (neo-kolonialisme imperialisme) atau penjajahan dalam bentuk baru".
Anak ketiga Presiden Sukarno ini menambahkan, penghargaan itu diberikan juga karena "komitmennya dalam menjaga perdamaian dunia, kemanusiaan dan keadilan," kata Rachmawati kepada BBC Indonesia, Jumat (31/07) malam.
Ditanya apakah pihaknya tidak memasukkan laporan PBB tentang adanya dugaan pelanggaran HAM berat di Korut dalam kriteria penilaian calon penerima penghargaan, Rachmawati mengatakan tuduhan itu lebih merupakan "propaganda politik" pihak-pihak tertentu.
"Kami sudah berbicara dengan Duta besar Korut, bahwa sebetulnya tidak begitu. Itu propaganda pihak tertentu," katanya.
Menjawab pertanyaan tentang situasi dunia yang sudah berubah jika dibandingkan ketika Presiden Sukarno masih berkuasa, Rachmawati mengatakan "substansinya belum berubah".
"Masih saja ada (negara) satu-sama lain masih ingin mendominasi, ingin memaksakan kehendaknya," katanya.
Rencananya, penghargaan itu akan diberikan melalui perwakilan pemerintah Korea Utara di Indonesia dalam waktu dekat.
Pada tahun 2001 lalu, Yayasan Pendidikan Soekarno juga memberikan penghargaan yang sama kepada Kim Il-sung, bertepatan dengan peristiwa 100 tahun kelahiran Bung Karno.
Hal itu diutarakan peneliti LIPI, Adriana Elisabeth menanggapi pernyataan Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri yang akan memberikan penghargaan tersebut.
"Yang perlu ditanyakan adalah niatnya, apakah penghargaan itu akan membuat Korea Utara akan menjadi lebih terbuka," kata peneliti LIPI Adriana Elisabeth kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Jumat (31/07) malam.
Menurut Adriana, masalah utama Korut sekarang adalah sikap tertutup para pemimpinnya, sehingga dunia tidak mengetahui secara persis tuduhan PBB adanya pelanggaran HAM berat di negara tersebut.
"Korea Utara harus diberi hak jawab atas tuduhan itu, tetapi masalahnya Korut tertutup, sehingga kita tidak mengetahui apa yang terjadi di sana," kata Adriana.
Sementara, pengamat politik FISIP UGM Arie Sujito mengatakan, rencana pemberian penghargaan kepada pemimpin Korut itu lebih sebagai "simbol" terhadap keberanian pemimpin Korut melawan negara-negara maju.
"Tetapi itu bukan berarti bahwa pada sisi-sisi yang lain itu semua terpenuhi, misalnya prinsip-prinsip penghormatan HAM," kata Arie.
Soal pelanggaran HAM di Korut
Secara terpisah, Rachmawati Soekarnoputri mengatakan pihaknya akan memberikan penghargaan Soekarno Award kepada Kim Jong-un karena dia dianggap "konsisten melawan dominasi nekolim (neo-kolonialisme imperialisme) atau penjajahan dalam bentuk baru".
Anak ketiga Presiden Sukarno ini menambahkan, penghargaan itu diberikan juga karena "komitmennya dalam menjaga perdamaian dunia, kemanusiaan dan keadilan," kata Rachmawati kepada BBC Indonesia, Jumat (31/07) malam.
Ditanya apakah pihaknya tidak memasukkan laporan PBB tentang adanya dugaan pelanggaran HAM berat di Korut dalam kriteria penilaian calon penerima penghargaan, Rachmawati mengatakan tuduhan itu lebih merupakan "propaganda politik" pihak-pihak tertentu.
"Kami sudah berbicara dengan Duta besar Korut, bahwa sebetulnya tidak begitu. Itu propaganda pihak tertentu," katanya.
Menjawab pertanyaan tentang situasi dunia yang sudah berubah jika dibandingkan ketika Presiden Sukarno masih berkuasa, Rachmawati mengatakan "substansinya belum berubah".
"Masih saja ada (negara) satu-sama lain masih ingin mendominasi, ingin memaksakan kehendaknya," katanya.
Rencananya, penghargaan itu akan diberikan melalui perwakilan pemerintah Korea Utara di Indonesia dalam waktu dekat.
Pada tahun 2001 lalu, Yayasan Pendidikan Soekarno juga memberikan penghargaan yang sama kepada Kim Il-sung, bertepatan dengan peristiwa 100 tahun kelahiran Bung Karno.