03 Juli 2015

Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Wahyu Widodo mengatakan, pekerja yang baru lima tahun mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap berhak mendapatkan JHT, tetapi ditunda. Lanjut baca.......​

Menurut Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Abdul Cholik, dua program yang mengalami perubahan itu adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). “JKM sebelum ini kita memberikan santunan Rp 21 juta, ada uang kubur, ada santunan, ada transport. Sekarang ini Rp 24 juta,” kata Abdul kepada wartawan, di kantornya, Jakarta, Kamis (2/7/2015). Lanjut baca.......​

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan, pihaknya akan mengevaluasi seluruh alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI. Evaluasi dilakukan tak hanya berdasarkan umur alutsista, tetapi juga terkait kelayakan setiap alutsista. Lanjut baca.......​

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pemerintah berupaya untuk mewujudkan proses rekonsiliasi dengan korban pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Setidaknya, ada tiga tahapan yang akan dilalui jika proses rekonsiliasi berjalan. Lanjut baca.........​

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terheran-heran adanya CCTV yang dipasang menghadap tembok di Jembatan Timbang Sarang. Kamis (2/7) ini, Ganjar melakukan sidak ke Jembatan Timbang Sarang setelah melakukan peninjauan jalan di wilayah perbatasan Jateng-Jatim. Lanjut baca........​

Pegawai negeri sipil (PNS), termasuk di lingkup Pemkab Jombang kembali dimanjakan. Menjelang lebaran ini, gaji ke-13 untuk mereka dipastikan cair, tepatnya 8 Juli 2015. Kepastian itu dilontarkan Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Jombang, Eka Suprasetiya, Kamis (2/7/2015). Lanjut baca.....​

Lurah Caringin Riri menyampaikan unek-uneknya setelah mendengarkan arahan dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Kapolrestabes Bandung AR Yoyol di Balai Kota, Kamis (02/07/2015). Riri mengaku kaget saat mendengar paparan Kapolrestabes apalagi lurah bisa dijerat hukum karena memberikan SKTM kepada orang mapan. Lanjut baca......​

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun jalan layang di Semanggi mesti didahului dengan studi yang benar tentang rencana ini. Jangan sampai adanya jalan layang malah memindahkan kemacetan dari lokasi lama ke jalan baru. Lanjut baca.......​