yan raditya
IndoForum Addict E
- No. Urut
- 163658
- Sejak
- 31 Jan 2012
- Pesan
- 24.461
- Nilai reaksi
- 72
- Poin
- 48
Bila ingin maju dalam Pilkada 2017, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diyakini tidak akan menemui banyak hambatan. Meski saat ini ia tercatat tidak tergabung di partai manapun, Ahok, sapaan Basuki diyakini akan tetap maju sebagai calon gubernur dari partai.
Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai Ahok memiliki daya tarik yang kuat. Hal itulah yang diyakini akan membuat partai berminat untuk mencalonkannya.
"Saya kira beberapa partai masih akan melirik Ahok. Karena partai akan dapat menggunakan pencalonan Ahok untuk mendapatkan simpati publik," kata Arya di Jakarta, Jumat (29/5/2015).
Menurut Arya, daya tarik yang dimiliki oleh Ahok adalah keberanian. Ia kemudian memberi contoh Ahok mengungkapkan dugaan adanya anggaran siluman dalam pengajuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di DKI Jakarta.
"Keberaniannya untuk melawan DPRD menarik perhatian masyarakat," ujar Arya.
Meskipun demikian bila memang ingin dicalonkan oleh partai, Arya menyarankan agar Ahok mulai memperbaiki pola komunikasinya dengan partai politik.
"Tentu Ahok harus memperbaiki pola hubungannya dengan partai-partai bila ingin mendapatkan tiket dari partai," kata dia.
Sejauh ini partai yang sudah menyatakan berminat mencalonkan Ahok adalah Nasdem. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Bestari Barus mengatakan bahwa Ketua Umum partai tersebut, Surya Paloh telah mengatakan akan mendukung Ahok pada Pilkada 2017.
Bestari mengatakan, Partai Nasdem saat ini memang sedang melakukan penjaringan bakal calon di seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia, Partai Nasdem sedang memilih orang yang potensial untuk diusung dalam pilkada serentak.
"Dan, catatannya pun jika Ahok mau, kalau dia enggak mau ya gimana. Jadi bukan Nasdem yang ajak-ajak, Ahok yang minta," kata Bestari ketika dihubungi, Jumat pagi.
Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah membuat persyaratan baru pada penyelenggaraan Pilkada. Salah satu persyaratan baru yang menarik perhatian adalah keharusan bagi calon independen untuk dapat mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) minimal 7,5 persen. Persyaratan ini dianggap mempersulit peluang calon independen untuk maju.
Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai Ahok memiliki daya tarik yang kuat. Hal itulah yang diyakini akan membuat partai berminat untuk mencalonkannya.
"Saya kira beberapa partai masih akan melirik Ahok. Karena partai akan dapat menggunakan pencalonan Ahok untuk mendapatkan simpati publik," kata Arya di Jakarta, Jumat (29/5/2015).
Menurut Arya, daya tarik yang dimiliki oleh Ahok adalah keberanian. Ia kemudian memberi contoh Ahok mengungkapkan dugaan adanya anggaran siluman dalam pengajuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di DKI Jakarta.
"Keberaniannya untuk melawan DPRD menarik perhatian masyarakat," ujar Arya.
Meskipun demikian bila memang ingin dicalonkan oleh partai, Arya menyarankan agar Ahok mulai memperbaiki pola komunikasinya dengan partai politik.
"Tentu Ahok harus memperbaiki pola hubungannya dengan partai-partai bila ingin mendapatkan tiket dari partai," kata dia.
Sejauh ini partai yang sudah menyatakan berminat mencalonkan Ahok adalah Nasdem. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Bestari Barus mengatakan bahwa Ketua Umum partai tersebut, Surya Paloh telah mengatakan akan mendukung Ahok pada Pilkada 2017.
Bestari mengatakan, Partai Nasdem saat ini memang sedang melakukan penjaringan bakal calon di seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia, Partai Nasdem sedang memilih orang yang potensial untuk diusung dalam pilkada serentak.
"Dan, catatannya pun jika Ahok mau, kalau dia enggak mau ya gimana. Jadi bukan Nasdem yang ajak-ajak, Ahok yang minta," kata Bestari ketika dihubungi, Jumat pagi.
Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah membuat persyaratan baru pada penyelenggaraan Pilkada. Salah satu persyaratan baru yang menarik perhatian adalah keharusan bagi calon independen untuk dapat mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) minimal 7,5 persen. Persyaratan ini dianggap mempersulit peluang calon independen untuk maju.