Ahok "Cium" Ada Mafia Tanah di Bantaran Ciliwung, Bagaimana Kata Warga?

Mafia tanah diduga menghalang-halangi upaya pembebasan lahan dalam proyek sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur, di jalan masuk yang berada di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok "mencium" adanya hal tersebut. Selaras dengan Ahok, beberapa warga di daerah itu juga mengutarakan hal senada. Mereka menduga, ada sesama warga yang mencoba mencari untung dari pembebasan lahan pada proyek tersebut.

"Itu ada. Tetapi, orang itu sudah kami mentahkan. Bukan mafia juga. Tetapi, seolah-olah dia suka, 'ini lho yang kena (gusur)'. Kita saja enggak tahu, tetapi dia sendiri tahu," kata Wiratno Sasmito (44), warga RT 07 RW 04, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, saat berbincang, Jumat (21/11/2014).

Ia menduga, warga itu bekerja sama dengan pejabat pemerintahan daerah. Hal senada diungkapkan Firman (49), warga RT 07 RW 04 Bidara Cina. Menurut Firman, oknum warga yang diduga mafia tanah itu pun bukan penduduk tetap di wilayah tersebut.

"Tinggalnya hanya mengontrak di sini," ujar Firman. Hanya, identitas warga tersebut tidak disebutkan.

Warga lainnya, Wiratno, menambahkan bahwa orang yang mereka duga sebagai mafia tanah itu hanya didiamkan. "Dia akhirnya malu sendiri," ujar Wiratno.

Sementara itu, Harianja (70), warga RT 02 RW 04 lainnya, mengaku tak tahu-menahu dengan adanya mafia tanah. Kalaupun ada, warga tetap berharap orang itu tidak mencari untung di situasi ini.

"Kita selalu anggap orang seperti itu orang baik. Keinginan kita, (relokasi ini) bukan untuk pribadinya," ujar dia.

Untuk diketahui, pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur masih terkendala pembebasan lahan. Gubernur Ahok mengendus adanya mafia-mafia tanah yang bermain sehingga merugikan masyarakat yang melepas tanahnya untuk pembangunan sodetan.

"Itu juga ada mafia-mafia tanah yang bermain. Saya mau pastikan tidak ada oknum pejabat terlibat. Kasihan kan warga. Makanya, selalu nego," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (20/11/2014).